Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengaku pihaknya masih menunggu gebrakan yang cukup positif, baik dari Menaker Yassierli dan Wamenaker Immanuel Ebenezer, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan instruktur di Balai Latihan Kerja. Dirinya sempat optimistis di tangan keduanya, Kemenaker cukup responsif dalam merespons sejumlah persoalan masyarakat, misalnya terkait kasus penahanan ijazah dan perusahaan nakal yang melakukan PHK massal.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Nurhadi menjelaskan hingga saat ini belum ada pergerakan besar terkait pemanfaatan Balai Latihan Kerja. Bahkan, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Menaker Yassieli, sampai saat ini masih ada enam provinsi yang belum memiliki BLK, meskipun sudah memiliki 21 Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikelola, walaupun itu dirasa masih kurang.

Hal lain yang disoroti oleh Nurhadi dari paparan Kementerian Ketenagakerjaan juga mengenai kekurangan 531 instruktur di 21 Balai Pelatihan. Menurutnya hal ini cukup ironis. Nurhadi membandingkan dengan Badan Gizi Nasional yang menyiapkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menyiapkan 90.000 SPPI untuk memenuhi kebutuhan 30.000 dapur. Ia mengharapkan adanya kesiapan instruktur untuk memnuhi kebutuhan Balai Pelatihan. 

"Saya harap Bapak juga menduplikasi yang dilakukan BGN sehingga nanti BLK yang sudah berdiri tidak vakum. BLK kalau menurut saya tidak hanya sekedar infrastruktur, tapi seperti mesin produksi tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Kalau instruktur saja tidak ada, tidak tersedia, nah bagaimana kita bisa mencetak SDM yang unggul, Pak? Nah, ini yang saya tanyakan bagaimana dari Pak Menteri dan Pak Wamen ini langkah-langkah percepatan yang disiapkan untuk menutup gap ini, Pak," ujar Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Menurut Nurhadi, jika pemerintah ingin daya saing tenaga kerja ini bisa meningkat, bukan Pemerintah yang menyuruh rakyat untuk bersertifikasi, tapi negara harus benar-benar hadir memastikan sertifikasi ini mudah, murah dan juga relevan.

Nurhadi juga meyoroti tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi, diketahui dari 140 juta angkatan kerja, kurang dari 10 juta orang yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Artinya, hanya 0.78% saja pekerja di Indonesia yang sudah melakukan sertifikasi kemampuan bekerja. 

“Saat ini, lebih dari 90 persen lembaga sertifikasi profesi belum digitalisasi, dan 70% tempat uji kompetensi yang masih terpusat di kota besar. inilah realitas yang harus dijawab dengan langkah konkret,” jelasnya.

Nurhadi menyatakan bahwa BNSP seharusnya tidak hanya menjadi lembaga yang bersifat eltis tapi harus menyentuh akar rumput. Ragam pekerjaan lain seperti pekerja seni, buruh harian. pengrajin, dan tukang las harusnya menjadi pihak-pihak yang paling mudah mengakses sertifikasi.

Pada kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkolaborasi dengan BNSP melakukan audit efektivitasi pelatihan dan sertifikasi dengan serapan tenaga kerja.

Komisi IX juga meminta evaluasi berkala kebutuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disesuaikan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja dalam iklim investasi nasional. (clr,rnm/rdn)